Survei

Related Post

Kolom Emhadeazh

 

TIBA saat Atlas melayangkan protes kepada Zeus yang menghukumnya akibat berperang melawan Olympus. Atlas mungkin tidak bisa menerima miskonsepsi antara seni klasik dan sejarah modern, apalagi dengan data dan fakta jungkir balik.

Atlas merasa dihukum menopang bola langit namun ternyata dieksploitasi memikul bola dunia. Atlas berusaha melepaskan beban di pundaknya. Atlas mendeklarasikan pemaknaan pada kumpulan peta yang menolak tanda.

Dalam pertarungan melawan Olympus, tentu Atlas tidak mengenal survei. Atlas menerima pemahaman dunia itu bulat namun terpaksa diubah menjadi bumi datar. Atlas pun harus mempelajari dan melakukan survei dengan cepat dan tepat.

Bukan hanya Atlas, sejarawan dan ilmuan Mesir sekitar 450 sM, Herodotus pun juga telah memodifikiasi masterpice karyanya berjudul Historia. Herodotus menjelaskan bahwa di era Sesostris (sekitar 1400 sM) Mesir dibagi ke dalam sebuah gambar di mana Sungai Nil menyapu sebagian dari plot ini.

Surveyor ditunjuk untuk menggantikan batas. Pada awalnya surveyor disebut tali tandu, karena dibuat dengan tali yang memiliki penanda di setiap satuan jarak. Dari pekerjaan mengukur, pemikir Yunani penerus Herodotus mulai mengembangkan ilmu geometri, khususnya dalam bidang survei.

Ilmuwan Yunani lainnya Eratosthenes menjadi orang pertama yang menghitung dimensi bumi secara ilmiah sekitar 200 sM.  Dari survei pengukuran ini Eratosthenes menghitung keliling bumi menjadi sekitar 25.000 mil.

Pada abad 18 dan 19, seni survei maju lebih cepat. Kebutuhan untuk peta dan lokasi batas-batas nasional yang disebabkan kebutuhan Inggris dan Perancis untuk membuat titik-titik triangulasi yang akurat melahirkan periode survei geodetik. Survei pantai yang dilakukan AS telah membuat monumen referensi posisi yang dapat diketahui secara tepat di seluruh negeri.

Selain memenuhi sejumlah kebutuhan sipil, survei memainkan peran penting dalam kegiatan militer dan pertahanan bangsa. Perang dunia I dan II, konflik Korea dan Vietnam, dan konflik yang lebih baru di Timur Tengah dan Eropa telah menciptakan tuntutan yang mengejutkan untuk pengukuran yang tepat dan peta yang akurat.

Peralatan survei dan pemetaan kini telah berkembang ke titik di mana instrumen tradisional yang digunakan sampai sekitar tahun 1960-an atau 1970 mengalami perubahan. Teodolit, Dumpy Level, dan  beberapa peralatan lainnya kini telah hampir sepenuhnya digantikan oleh sebuah instrumen teknologi tinggi, seperti Global Positioning System (GPS).

Dalam dunia politik, survei berkembang sebagai popularitas gunung es yang sewaktu-waktu dapat mencair dan menenggelamkan realitas. Efek bola salju yang muncul akibat survei politik tentu dapat memengaruhi setiap lini massa. Filosofi Atlas tak berlaku terhadap kemunculan lembaga survei, baik yang profesional, pesanan maupun abal-abal.

Marcus Mietzner (2009) menuliskan, Indonesia pra-reformasi tidak mengenal tradisi survei politik. Pada masa awal Republik (1950-1957), demokrasi parlementer memang telah berdiri. Partai-partai politik yang bekerja dalam sistem itu kurang keterampilan serta dana buat mengerjakan survei-survei atas para pemilih.

Sebagai alat memprediksi hasil pemilihan umum, jajak pendapat profesional baru muncul pada pertengahan 1930-an di Amerika Serikat, ketika Robert Gallup memperkenalkan metode anyar dalam mengambil sampel, menggantikan cara majalah Literary Digest yang naif, boros, dan persebaran respondennya tidak merata. Selain perkara biaya, ada pula kemungkinan teknik-teknik survei itu belum menyebar sampai ke Indonesia.

Sejak 1959 hingga reformasi 1998, Indonesia dikendalikan oleh rezim Sukarno dan Soeharto. Menjelang Soeharto lengser, barulah jajak pendapat politik semiprofesional terselenggara di Indonesia dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Sosial dan Ekonomi (LP3ES).

Pada “pemilihan umum” terakhir Orde Baru 1997, mereka telah mengadakan survei hitung cepat (quick count) untuk kawasan Jakarta. Dalam lanskap politik yang telah membaik di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, LP3ES menyelenggarakan survei atas pemilihan legislatif 1999.

Bagai jamur di musim hujan, lembaga survei semakin bermunculan selama Pemilu 2013-2019. Meski demikian, survei tidak lagi menjadi tolok ukur keilmuan tapi telah bergeser ke arah multikepentingan pada setiap pesta demokrasi.

Aturan soal pendaftaran lembaga survei ke KPU tercantum dalam Pasal 449 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut berbunyi, pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Dalam proses verifikasi, dimungkinkan ada lembaga survei yang tidak memenuhi syarat. Hasil verifikasi diumumkan KPU kepada publik, supaya dapat menjadi pertimbangan mereka dalam menilai kredibilitas lembaga survei. Selain harus diverifikasi KPU, lembaga survei politik juga harus terdaftar di asosiasi Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Hanya karena rilis lembaga survei, semangat tempur para pejuang demokrasi pun dapat luntur dalam sekejap. Pro dan kontra saling klaim menang tak ketinggalan mewarnai hitam putih media massa dan media sosial. Adman Nursal, konsultan politik sekaligus pimpinan Strategos mengatakan, bagi pihak yang keberatan dengan hasil survei quick count dapat melakukan audit terhadap proses dan metode penghitungan suara yang dilakukan lembaga survei tertentu.

Menurutnya, kalau tentang hasil, harus patuh pada undang-undang. Yang mengumumkannya KPU. Hasil yang ada sekarang itu versi quick count. Dalam sistem demokrasi seperti itu biasa. Kalau ada pihak yang tidak percaya kepada hasil quick count, berhak mengaudit lembaga survei tersebut. Lembaga survei yang melakukan quick count itu pun harus welcome kalau ada yang mau mengaudit.

Berdasarkan uraian di atas, Atlas sekalipun tak mampu meretas batasan peran lembaga survei hitung cepat sehingga menjadi viral di kalangan pengusung teori bumi datar. Atlas hanya mampu menanggung beban bumi manusia di pundaknya. Lembaga survei mungkin telah mendahului para dewa, mengalahkan Zeus yang seharusnya terhunus waktu di tangan Atlas.

Siapa yang bertanggung jawab terhadap derita Atlas di tengah metanarasi global dan deligitimasi pengetahuan universal yang dilakukan lembaga ribuan survei? Atlas hanya membutuhkan jawaban dalam kerangka pikiran ilmiah dan ilmiah yang dapat diuji kebenarannya.(*/berbagai sumber)

Share This: