Bencana Riset Nasional, Dosen Diminta Kembalikan Dana Hibah Kementerian

Related Post

PALEMBANG, SIMBUR – Ratusan dosen peneliti dari berbagai perguruan tinggi swasta (PTS) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) terpaksa harus mengembalikan dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat tahun anggaran 2017. Hal itu merupakan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait temuan atas pengalokasian honor bagi peneliti melalui dana hibah yang diperoleh. Aturan tersebut didasari SK Dirjen Perbendaharaan Nomor 9/2019 tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 7/2019.

Dosen di salah satu PTS di Palembang yang tak mau namanya disebut mengatakan, dirinya sangat menyayangkan regulasi tersebut, karena dinilai sangat merugikan peneliti. Menurut peneliti itu, ada dasar kuat bagi para dosen memasukkan honor peneliti ke dalam laporan hibah tersebut. “Sepengetahuan kami, peneliti boleh menerima honor jika belum menerima dana sertifikasi dosen (serdos). Selain itu, hibah penelitian itu dilakukan pada 2016, sedangkan peraturan baru dikeluarkan 16 Mei 2019. Anehnya, kementerian meminta laporan penelitian lengkap secara utuh namun dana hibahnya dibayarkan secara bertahap. Sekarang dosen peneliti malah diminta harus mengembalikan,” ungkapnya.

Simbur mencoba menelusuri kebenaran informasi tersebut dari berbagai sumber. Ternyata Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah II telah menyebarkan surat imbauan ke sejumlah PTS untuk menindaklanjuti temuan BPK RI tentang Laporan Hasil Pemeriksaan SPTB Penelitian Tahun 2017. Dalam surat Kepala L2Dikti Wilayah II No B/2205/L2/AK.04/2019 tanggal 5 September 2019 mengingatkan kembali agar peneliti dan pelaksana pengabdian  kepada masyarakat wajib menyetorkan  dana yang tertera dalam lampiran surat yang dimaksud ke kas negara. Penyetoran ke kas negara dilakukan mengacu pada surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Nomor 2634/E3/KU/2018 tanggal 20 Agustus 2018. Klarifikasi dari peneliti dan pelaksana pengabdian terkait temuan dikirimkan ke (L2Dikti) Wilayah II paling lambat 30 September 2019.

Simbur pun mencoba melakukan konfirmasi terhadap salah satu narahubung L2Dikti Wilayah II. “Maaf, tidak bisa. Saya kan ada pimpinan. Maaf tidak bisa saya jawab,” ungkap sumber tersebut mengakhiri perbincangan.

Kepala L2Dikti Wilayah II Kemeristekdikti, Prof Slamet Widodo ketika dihubungi belum bersedia dikonfirmasi. “Saya lagi jalan. Masih di Jogja. Nanti saya luangkan waktu (untuk konfirmasi),” ungkap Slamet Widodo menutup sambungan selulernya, Sabtu (21/9).

Sementara itu, efek dari pengembalian dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dari para dosen, akan menjadi sisi kelam dalam dunia riset nasional. Meski memang ditemukannya sejumlah temuan laporan pertanggungjawaban keuangan dari dosen peneliti, seyogianya ada solusi dari Kementerian Ristekdikti (Kemenristekdikti) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dengan begitu, tidak menimbulkan rasa takut dan waswas bagi dosen untuk melakukan penelitian dengan menggunakan anggaran dana hibah dari negara.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Pusat, Dr Ir Budi Djatmiko MSi MEI membenarkan persoalan tersebut dan polemik itu akan sangat berpengaruh dan berdampak negatif bagi dunia pendidikan Indonesia khususnya dunia penelitian. “Iya itu memang beritanya benar. Banyak dosen baik dari perguruan tinggi yang harus mengembalikan dana penelitian. Nah, itu memang kami (APTISI) menyesalkan karena di sisi lain banyak dari dosen terutama dosen PTS. Karena istilahnya, lebih berat membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daripada penelitiannya. (Polemik) itu sangat berpengaruh sekali bagi dunia pendidikan, terutama dosen-dosen akan kapok,” ungkapnya saat dikonfirmasi Simbur, Sabtu (21/9).

Menurutnya, yang jadi masalah adalah banyak dosen yang belum paham bagaimana cara untuk mempertanggungjawabkan laporan penelitian. Kedua, APTISI sudah meminta kepada Menkeu atau Departemen Keuangan cara agar pelaporannya itu disederhanakan sehingga tidak memberatkan. “Kalau laporan yang saya terima dari sejumlah dosen, lebih berat membuat laporan (pertanggungjawaban keuangan) karena mereka tidak terbiasa membuat laporan secara akurat dalam neraca (keuangan) dan sebagainya,” ujarnya Budi.

Dilanjutkan, memang ini sudah terlanjur dan aturannya memang seperti itu. Tetapi, mestinya ada kebijakan dari pemerintah karena kesalahan tersebut bersifat sistemik. “Mestinya ada kebijakan dari pemerintah, karena ini kan banyak sekali (temuan). Kalau cuma satu atau dua dosen itu ada masalah secara personal. Tetapi jika banyak sekali (temuan) itu sistemik namanya. Kalau sistemik itukan mestinya diperbaiki. Artinya yah kesalahan-kesalahan itu diampunilah terus dicarikan jalan keluar. Karena kalau dosen-dosen itu harus mengembalikan, ngambil uang dari mana? Soalnya uangnya sudah dipakai dan lain sebagainya. Ke depan mestinya diperhatikan oleh semua pihak,” harap Budi.

APTISI sudah meminta kepada Kemenristekdikti agar ke dapan lebih diperhatikan tentang hal semacam itu. “Tetapi memang Dikti tidak salah, artinya memang itu kebijakan dari Kemenkeu bukan dari Kemenristekdikti. Tetapi keduanya sama-sama dari pemerintah, dan pemerintah semestinya dalam hal ini Kemenristekdikti dan Kemenkeu dialog lah. Itu sudah dilakukan oleh mereka. Mudah-mudahan sih ada jalan keluar gimana baiknya,” lanjutnya.

Terkait apakah ada sosialisasi atau bimbingan teknis (bimtek) kepada para dosen peneliti dalam membuat laporan pertanggungjawaban, Budi mengatakan hanya sebagian saja. “Iya memang (ada bimtek), ada sebagian yang dilaksanakan dan ada yang tidak juga. Artinya, mungkin ada (dosen) yang ikut bimtek tetapi tidak memperhatikan, atau tidak semuanya juga ikut Bimtek mungkin,” pikirnya.

Namun di sisi lain, Budi juga menyayangkan karena sampai saat ini APTISI belum menerima laporan resmi dari dosen bersangkutan. Hal tersebut tentu akan menghambat upaya advokasi. “Mereka belum secara kelompok (resmi) untuk melaporkan. Saya sudah meminta secara resmi kepada mereka untuk mengadukan kepada APTISI. Hanya di beberapa seminar, mereka hanya menyampaikan (secara personal) yang berarti tidak resmi, itu yang saya sangat sayangkan. Tolong adukan (secara resmi) biar kami bisa memberikan dukungan. Saya akan coba meminta teman-teman di APTISI wilayah untuk meminta langsung (kepada dosen) supaya dilaporkan secara resmi, agar kami bisa memberikan dukungan,” ujarnya.

Tetapi, jelang batas waktu pengembalian yang jatuh pada tanggal 30 September 2019, APTISI belum memiliki rencana untuk bertemu dengan pihak kementerian terkait. Saat ini belum ada rencana ke Kementerian. Meski demikian, Budi mengaku sudah bertemu beberapa pihak Kemenristekdikti dan membahas tentang itu dan sedang berusaha untuk menyelesaikan.

Menurut Budi, jika dosen peneliti yang tidak mengembalikan dana hibah hasil temuan BPK RI, maka sangat mungkin untuk dikenakan pidana. Hal itu juga dikhawatirkan Budi sebagai ketua APTISI Pusat. “Iya betul (bisa pidana). Itu nanti yang akan kami coba berikan jalan keluar bagaimana baiknya agar jangan sampai mereka (dosen) kena pidana karena ketidaktahuan cara memberikan laporan. Kalau ada yang dipidana kami akan memberikan pembelaan. Artinya kalau itu memang kesalahannya massal karena sistemik. Mohon bisa diselesaikan dengan baik. Itu yang akan kami coba lakukan. Saya sudah membahas itu dengan teman-teman di Dikti dan mereka akan membantu untuk memecahkan masalah itu,” jaminnya.

Dikonfirmasi terpisah, Rektor Universitas Sriwijaya, Prof Dr Ir H Anis Saggaff MSCE memastikan, dosen di lingkungan Universitas Sriwijaya tidak ada yang mengembalikan dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat seperti yang dialami dosen PTS lainnya. “Tidak ada temuan dosen Unsri karena mereka sudah tahu. Di (Ditjen) Risbang itu (hibah) kompetitif (bersaing). Itu sangat ketat, jadi ada target,” ungkapnya kepada Simbur, Sabtu (21/9).

Anis sepakat jika peneliti, khususnya ketua tim, tidak boleh mengambil honor dari hibah penelitian. “Tapi untuk mahasiswa atau asisten (peneliti) boleh. Mungkin jika ditotal bisa ratusan juta (yang dikembalikan). Ada pula yang hanya mengembalikan berapa juta saja itu biasa. Biasanya itu hasil temuan inspektorat atau BPK,” jelasnya seraya menambahkan, hal itu sudah aturan dan SOP.

Diterangkannya pula, dalam riset ada perencanaan. Misalnya riset lapangan, ada perencanaan biaya, alat yang dibeli tidak boleh dari 30 persen. “Kalau perlu alat tambahan, dana hibah bisa digunakan untuk pembelian alat. Dengan catatan, setelah riset alat itu tidak boleh menjadi milik pribadi tapi aset milik riset lapangan,” tegasnya.

Terkait keterlibatan mahasiswa dalam melakukan penelitian, rektor terpilih dua periode itu menambahkan, perguruan tinggi memang diminta untuk punya penelitian. “Kemudian dari hasil penelitian, yang dituntut adalah publikasi dari dosen-dosen tim itu, ditambah dengan ada bimbingan (mahasiswa) S-1, S-2, dan S3,” jelasnya.

Bagi si dosen, lanjut kata Anis, riset  itu harus untuk mendidik. Riset tidak boleh personal tapi dilakukan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi. “Selain itu, riset dituntut untuk melakukan publikasi. Kemernterian tidak hanya menuntut publikasi. Tapi lebih mengarah pada outcome yang menghasilkan alat/produk dan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” paparnya.

Ditanya sertifikasi peneliti, Anis mengatakan sekarang itu baru sebatas wacana. “Ke depan seluruh dosen harus melakukan kegiatan belajar-mengajar dan riset. Nanti guru besar ada yang khusus riset, namanya profesor riset. Beda dengan kelompok profesor tridarma yang merangkap dosen, mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian masyarakat,” tutupnya. (tim)

Share This: