Polisi Dapat Kartu Kuning dari Mahasiswa

PALEMBANG, SIMBUR – Mapolda Sumsel kembali didemo ratusan mahasiswa terkait dengan tindakan represif yang dilakukan oknum kepolisian di berbagai wilayah termasuk di Palembang pada aksi serentak 24 September 2019 lalu. Kali ini, giliran mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang menyuarakan aspirasinya di depan Mapolda Sumsel, Rabu (3/10).

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi membenarkan adanya gelombang aksi mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. “Betul. (aksi) Terkait dengan solidaritas kejadian di Sulawesi Tenggara,” ungkapnya saat dikonfirmasi Simbur.

Terkait tuntutan mahasiswa, Kombes Pol Supriadi memastikan jika hal tersebut akan disampaikan ke Mabes Polri dalam hal ini Kapolri. “Kami akan teruskan pastinya. Perlu di sampaikan bahwa Mabes Polri sudah membentuk tim untuk menangani kasus tersebut. Saat ini sudah (sedang) berjalan,” tegasnya.

Sebelumnya, kurang lebih 300 mahasiswa UIN melakukan longmarch menuju ke Mapolda Sumsel untuk melakukan aksi solidaritas atas meninggalnya dua mahasiswa Universitas Haluoleo (UHO) dan ratusan korban luka akibat tindakan represif aparat di berbagai wilayah di Indonesia.

Presma Dema UIN Raden Fatah, Rudianto Widodo mengatakan jika aksi yang dilakukan adalah bentuk solidaritas terhadap semua korban aksi mahasiswa beberapa waktu lalu. “Aksi ini terkait dengan tindakan represif aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa 24 September kemarin. Ada sekitar 300 mahasiswa yang melakukan longmarch dari kampus UIN ke Mapolda Sumsel,” ujarnya.

Terkait kartu kuning yang sempat diangkat oleh para peserta aksi, Rudi mengatakan bahwa hal itu adalah pesan dan peringatan terhadap aparat kepolisian. “Kartu kuning tadi untuk memperingatkan pihak kepolisian agar kejadian serupa jangan sampai terjadi lagi,” pungkasnya.

Dalam aksi solidaritas tersebut, ada tiga statemen yang disampaikan oleh peserta aksi langsung di depan Mapolda Sumsel. Pertama, meminta kepada Kapolda Sumsel menyampaikan kepada Kapolri untuk mengusut tuntas dan menindak tegas oknum pelaku penembakan terhadap mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara, serta bertanggungjawab atas kematian peserta aksi tersebut.

Kedua, mengecam keras segala bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap mahasiswa aksi tanggal 24 September 2019 di DPRD Sumsel, dan pada aksi-aksi lainnya oleh mahasiswa terkhusus di Sumsel. Ketiga, meminta kepada pihak kepolisian untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku aparat yang mengayomi dan melayani masyarakat. (dfn)

Share This: