Berdampak pada Eselonisasi, Digitalisasi Membantu tapi Kualitas Berkurang

# Pro-Kontra Dikti Kembali ke Kemendikbud

 

PALEMBANG, SIMBUR  – Pendidikan tinggi (Dikti) kembali ke pelukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) setelah Presiden Joko Widodo dan wakilnya H Ma’aruf Amin meresmikan Kabinet Indonesia Maju beberapa hari lalu. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, khususnya para akademisi. Apalagi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim BA MBA bukanlah dari kalangan akademisi, melainkan praktisi teknologi.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Pusat, Dr Ir Budi Djatmiko MSi MEI melihat akan ada kendala yang dihadapi akibat dari penggabungan kembali Kemendikbud dan Dikti. Khususnya di sisi penyesuaian kerja eselon. “Tentu ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, penyesuaian baru untuk eselon. Kemarin (Dikti gabung Ristek) saya amati hampir satu setengah tahun penyesuaian kerja yang eselon. Artinya, akan tersita waktu antara satu sampai satu setengah tahun dimana kinerja akan berkurang atau kurang optimal. Jangankan itu, UU saja baru dilaksanakan tiga setengah tahun (setelah bergabung). L2 Dikti kan baru kemarin. Artinya penyesuaian itu cukup lama, tiga setengah tahun baru ada L2 Dikti padahal UU menyarankan itu semenjak 2012,” ungkapnya kepada Simbur, Kamis (24/10).

Kedua, lanjut Budi, Menteri yang baru belum paham betul dan penyesuaiannya cukup lama, kecuali penekanannya kepada digitalisasi yang memang menjadi bidangnya. “Mungkin itu (digitalisasi) akan membantu, tetapi disisi konten (kualitas) mungkin berkurang. Karena untuk bicara tentang output pendidikan itu tentang pembangunan karakter (character building) seseorang. Outcome di pendidikan tinggi, apakah terserap di dunia industri atau tidak,” tambah Budi.

Apalagi, menurutnya inti dari pendidikan adalah mengubah akhlak seseorang menjadi lebih baik dan bukan outcome seperti saat ini. Sementara ukuran-ukuran yang disebut dengan world class university dan kualitas pendidikan menurut akreditasi, akhlak tidak dijadikan ukuran. Tetapi ukurannya dari banyaknya riset dan lain sebagainya. Hal itu berbanding terbalik dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia.

Ketiga, untuk pendidikan tinggi, itu tentu (anggaran) akan jauh berkurang karena akan disatukan dengan Kemendikbud. Nah, di dalam Kemendikbud itukan anggarannya bersatu. itu menurut saya. Tetapi kecuali jika diingitkan sedini mungkin, bisa diperbaiki. Keempat, apakah menteri mau mendengarkan orang-orang di luar. Karena jika (hanya) mendengar eselon dia nanti dia tidak out of the box. Kalau hanya mengikuti biroksasi yah tidak akan berubah, karena di pendidikan tinggi itu 95 persen perguruan tinggi swasta (PTS). Selama ini kan menteri kita (sebelumnya) menteri perguruan tinggi negeri (PTN), karena perhatian pada PTS itu rendah,” lanjut Budi sembari menambahkan jika dari sisi sekolah dasar dan menengah, 75 persen adalah sekolah swasta. Kalau masih seperti dulu lagi artinya tetap berpihak kepada negeri dan swasta akan ditinggalkan.

Budi menganggap kebijakan tersebut tidak tepat karena dulu pihak yang meminta dipisahkan adalah dari Aptisi agar Dikti di Indonesia bisa melampaui negara lain. Dari riset, kita sudah mulai naik karena ada penekanan-penekanan. Tapi kita tunggu apa sih gebrakan Mendikbud Dikti yang baru,” ujarnya.

Selain itu, Budi juga mempertanyakan roadmap SDM unggul yang digaungkan Presiden Jokowi pada periode kedua pemerintahannya. “Roadmap Presiden itu adalah SDM unggul, tetapi itu apa dan harus dijelaskan dengan betul. Unggul itu apakah dari aspek kualitas, proses, output, atau outcome. Itu kan harus jelas dulu. Jangan sampai yang dimaksud unggul adalah daya serap (dunia kerja), itu sangat berbeda. Kalau sudah berbicara tentang outcome, berarti akan meninggalkan karakter atau akhlak,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Rektor Universitas Taman Siswa (Unitas) Palembang, Drs H Joko Siswanto MSi menduga jika peleburan tersebut merupakan hasil dari evaluasi kinerja selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK yang lalu. Dimungkinkan, jika Perguruan Tinggi (PT) dan lembaga Riset dan Teknologi (Ristek) disatukan, diharapkan agar ada kesamaan antara PT yang meneliti dengan dunia ristek.

“Mestinya semangat dan kerja dari lembaga itu (Ristekdikti) khususnya di bidang penelitian akan semakin baik. Tetapi mungkin setelah dievaluasi, faktanya tidak demikian, dan banyak masalah yang dihadapi PT jika berpisah dari pendidikan dasar dan menengah. Ini hanya dugaan saja yah. Jadi menurut saya, apakah berdiri sendiri atau bergabung itu sebetulnya bukan masalah gabung dan tidak, tetapi di dalam upaya untuk mengelola PT memang dibutuhkan SDM yang mempunyai komitmen, integritas, dan kejujuran di dalam bidang keilmuan dan keilmiahan,” ujarnya.

Joko menganggap saat ini tidak masalah jika digabung atau tidak. Karena mungkin keuntungannya bisa lebih bisa efisien dari sisi jumlah pejabat dan pada upaya perampingan birokrasi. Terkait sosok Mendikbud, Nadiem Makarim yang masih muda dan bukan dari kalangan akademisi, Joko mengakui jika dilihat dari sisi tersebut adalah sebuah kekurangan. Namun, jabatan menteri adalah manajerial.

“Artinya dia bisa mengatur melalui orang lain untuk mencapai apa yang diinginkan. Terpenting kan bisa mengatur dan memimpin orang lain, meskipun masih muda tapi memiliki kemampuan memimpin itu bisa saja. Dunia PT itu kan boleh dikatakan sudah (masuk) dunia IT. Mungkin dengan masuknya Nadiem, penggunaan teknologi baik di dalam proses pembelajaran atau pengembangan teknologi online, akan dipercepat lagi. Jadi kalau memang menterinya ahli itu (IT). Saya yakin tujuan presiden agar pendidikan Indonesia tidak ketinggalan dengan luar negeri di dalam penggunaan IT,” ungkapnya.

Senada, pengamat pendidikan Sumsel, Prof Abdullah Idi tidak mempermasalahkan penggabungan kembali dua lembaga yang sempat berpisah itu. “Mungkin pertimbangannya efektifitas dan efisiensi anggaran, dan struktur organisasi. Saya kira pasti ada pertimbangan dari presiden dan wakilnya,” ujarnya.

Kalau sosok menteri, lanjut Abdullah, adalah jabatan politis. Tetapi yang terpenting adalah tergantung bagaimana mengatur departemen yang dia pimpin. “Memang kalau dari latar belakang Nadiem adalah inovasi ekonomi (teknologi digital) dan bukan pengalaman atau karir di perguruan tinggi tetapi pengusaha. Tetapi ini adalah soal manajerial loh. Bisa saja nanti paling tidak menurut saya departemen yang besar seperti itu, dia harus banyak belajar,” lanjutnya.

Dikatakan, hal terpenting dari output atau outcome PT adalah dunia kerja. Oleh sebab itu yang diharapkan dari menteri baru bagaimana dunia kerja dapat berhubungan dengan PT.

“Dia (Nadiem) itu bukan orang yang tidak cerdas atau tidak mampu, tetapi lapangan kerjanya yang harus disiapkan. Jadi, inspirasi dari Gojek diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja bentuk lain. Itu yang dibutuhkan dengan kehadiran Nadiem sebagai Mendikbud Dikti. Kalau mengelola perguruan tinggi dia minim sekali, tetapi itukan soal manajerial atau sejauh mana team work-nya. Tetapi iklim perguruan tinggi itu berbeda dengan perusahaan. Paling tidak itu yang membutuhkan adaptasi,” imbunya.

Abdullah berharap, Nadiem bisa memperbaiki apa yang selama ini dianggap sebagai kekurangan dan menjadi inspirasi. “Kalau di era milenial saat ini, bagaimana lulusan PT bisa beradaptasi dan diserap baik di dalam maupun luar negeri. Kedua, menggali potensi dalam negeri pada diri kaum milenial dengan mengedepankan teknologi terkait. Tetapi itu kompetensi dia pribadi. Secara organisasi, Nadiem kan harus meneruskan program-program sebelumnya yang menjadi agenda pendidikan nasional,” katanya.

Sementara itu, Kepala L2Dikti Wilayah II Kemeristekdikti, Prof Slamet Widodo ketika dihubungi masih enggan untuk berkomentar. “Saya belum tahu perkembangannya karena baru kemarin (kebijakannya), jadi saya tidak bisa mengomentari itu. Kami (juga) belum mendapat arahan. Nanti kalau sudah ada arahannya yah,” pungkas Slamet. (dfn)

Share This: