Ungkap 50 Kasus dengan 86 Tersangka Kejahatan Migas di Sumsel

 

PALEMBANG, SIMBUR – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus illegal drilling. Terdapat 42 unit truk berisi minyak dan 5 minibus sudah dimodifikasi sebagai barang bukti. Kasus tersebut mulai diungkap sejak Januari 2019 dengan jumlah 50 perkara dan 86 tersangka.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Firli Bahuri membenarkan, pihaknya sudah melakukan penyidikan tindak pidana di bidang migas. “Ada kurang lebih 50 perkara dengan jumlah tersangka 86 orang. Dari 50 perkara, 13 perkara (berkas) sudah dinyatakan lengkap dan sudah dikirim ke kejaksaan, baik alat bukti maupum tersangka. Sementara, 37 perkara masih dalam penyidikan. Terakhir kami melakukan penangkapan dengan mengamankan 8 tersangka tindak pidana bidang tata niaga migas pada 26 Oktober lalu. Hari ini kami ekspos,” ungkap Kapolda kepada wartawan saat konferensi pers di Mapolda Sumsel, Rabu (30/10) sekitar pukul.10.30 WIB.

Jenderal bintang dua itu menambahkan, akhir-akhir ini, sesuai catatan Polda Sumsel, ada empat kejahatan besar. Pertama, kejahatan konvensional berupa perampokan, pemerasan, palak, premanisme. Kedua adalah kejahatan transnasional, yakni narkoba. “Ada kejahatan yang merugikan keuangan negara. Tahun 2019 seketika saya masuk, saya sudah perintahkan Direskrimsus supaya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana khusus terkait minyak dan gas.  Ada UU No 22/2001 tentang Migas. Di dalamnya diatur mulai dari penambangan, pengangkutan, dan eksploitasi,” ungkap Kapolda.

Masih kata Firli, Polda Sumsel telah memetakan kejahatan migas menjadi tiga kategori. Kategori satu, eksploitasi (illegal drilling). Kedua, migas tanpa izin, dan ketiga usaha pengangkutan miga tanpa izin. Adapun sanksi pidana diatur pasal 23 ancaman hukuman 4 tahun dan denda Rp40 miliar. “Yang kami lakukan terkait pemberantasan kejahatan yang merugikan keuangan negara, di samping tindakan pidana korupsi lainnya,” tegasnya.

Kejahatan migas, lanjut Kapolda, mulai dari hulu, illegal drilling, eksploitasi dan pengangkutan. Di daerah tertentu, lanjutnya, seperti Musi Banyuasin sudah dilakukan tindakan pencegahan berupa penutupan sumur ilegal. “Saya pernah diberi tahu bahwa masyarakat akan melakukan unjuk rasa karena pemda dan polres melakukan penutupan illegal drilling. Bagus kalau unjuk rasa, karena kami melakukan penegakan hokum,” imbuhnya.

Ditanya apa ada korporasi yang diduga terlibat, Kapolda menjawab, dalam undang-undang apun dijelaskan, apa itu pelaku, siapa turut serta, siapa yang membantu, atau siapa yang turut serta. “Saya tidak mau berandai-andai. Unsurnya satu, barangsiapa yang melakukan tindak kejahatan, sengaja atau tidak sengaja yang bersifat melawan hukum. Saya tidak mau terjebak dalam wilayah permainan,” paparnya.

Sementara, Direskrimus Polda Sumsel, Kombes Pol Zulkaranain mengatakan, jajarannya tengah menangani pengolahan tanpa izin lokasi yang terbakar di Musi Banyuasin. “Minyak hitam (crude oil) tidak boleh langsung ke tangan konsumen, harus diolah dulu oleh pemerintah baru dipasarkan. Harga crude oil tidak ada pasarannya,” ungkapnya.

Disinggung efek kasus, Zulkarnain mengatakan semuanya sudah dikaji, termasuk kerawanannya. “Untuk pengekan hukum juga perlu dikaji. Jangan sampai penegakan hukum menimbulkan masalah yang lebih besar,” tandasnya.

Diterangkannya pula, pelaku pengolahan minyak ilegal banyak dilakukan dari luar, dipasarkan ke Lampung dan Banten. Minyak oplosan tersebut semakin banyak beredar di masyarakat. “Minyak sulingan itu oktan (daya bakar) tidak bagus. Jika masuk ke dalam mesin akan berat kerjanya, mesin akan rusak. Kalau industri tidak mau menggunakan minyak opolsan karena investasi mereka di mesin lebih besar,” tutupnya.(rgs)

Share This: