Pemilik Perguruan Tinggi Harapan Palembang Tersangka, Aptisi: L2dikti Jangan Diamkan Alih Bina

PALEMBANG, SIMBUR –  Polda Sumatera Selatan mengungkap dugaan penipuan berkedok perguruan tinggi tanpa izin dari Kemenristekdikti. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Drs Supriadi MM mengatakan, kasus terungkap berawal saat pelapor mewakili korban lainnya merupakan alumni Perguruan Tinggi Akademi Perekam dan Informatika Harapan Palembang dan Akademi Farmasi Harapan Palembang Tahun 2014-2017.

Menurut informasinya, ketika sudah menjalani kuliah, sebagian mahasiswa sudah menerima ijazah. Ternyata program studi Akademi Perekam dan Informatika Harapan Palembang dan Akademi Farmasi Harapan Palembang milik Yayasan Perguruan Tinggi Harapan Palembang tidak pernah memperoleh izin pendirian perguruan tinggi maupun izin pembukaan program studi dari Kemenristekdikti.

”Hasil belajarnya tidak diakui. Nah, akibat kejadian tersebut, para alumni dan mahasiswa merasa dirugikan karena ijazah yang diterima ilegal dan tidak bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Korban melaporkan hal tersebut ke Polda Sumsel. Adapun jumlah korban sebanyak 64 orang mahasiswa dengan masa pendaftaran tahun 2014 dan wisuda tahun 2017,” ungkap Kombes Pol Drs Supriadi MM, saat konferensi pers di depan Gedung Widodo Budidarmo Ditreskrimum Polda Sumsel, Kamis (31/10).

Kasus tersebut dicatat pada Laporan Polisi Nomor  LPB/449/V/2018/SPKT tanggal 31 Mei 2018 tentang perkara Perguruan Tinggi Harapan tanpa izin dari Kemenristekdikti. Sementara, pemilik sekolah dan yayasan tersebut, H Sofyan Sitepu SH MPd beserta istrinya Hj Maimunah Sitorus SE ditetapkan tersangka oleh polisi. Diketahui, locus delicti berada di Kantor Perguruan Tinggi Harapan Palembang, Jalan Soekarno Hatta No 234 Lingkar Barat Palembang.

Direskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Yustan Alpiani SIK SH MHum mengatakan, kasus ini dari laporan salah satu perwakilan mahasiswa atas nama Mulyadi (35). “Mereka angkatan masuk tahun 2014 lulusnya 2017. Jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan 64 orang. Pertama diketahui setelah mereka menerima surat dari Dirjen Kemenristekdikti Jakarta kepada Kopertis Wilayah 2 Palembang (sekarang L2Dikti). Bahwa dijelaskan perguruan tinggi Harapan Palembang ini tidak ada izin. Memang izinnya sudah ada sejak 1999 tapi sudah mati dan tidak diperpanjang,” ungkap Yustan.

Dalam kasus ini, lanjut Yustan, polisi menerapkan pasal Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 71 Jo Pasal 62 ayat 1 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 42 ayat 4 UU RI No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 Tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar. Karenanya, kami proses sejak 31 Mei 2019, kasus ini terus berjalan. Hari ini dinyatakan lengkap dan akan kami limpahkan ke kejaksaan,” tegasnya seraya menambahkan, tersangka SS sebagai pemilik/pembina dan MS (kebetulan suami-istri) sebagai ketua Yayasan Harapan Palembang.

Berdasarkan surat dari Kemenristekdikti, lanjut Direskrimum, perguruan tinggi ini tidak mempunyai izin. “Memang ada tahun 2004. Karena tidak ada izin, tidak boleh ada kegiatan. Harusnya tidak menerima murid. Yayasan boleh saja selagi sesuai UU Yayasan. Kalau masalah yayasan itu hal tersendiri lagi,” ungkapnya.

Diketahui, barang bukti kasus ini  berupa kuitansi pembayaran mahasiswa, kartu tanda mahasiswa, KHS mahasiswa, kartu hadir mahasiswa, transkrip nilai mahasiswa, karya tulis ilmiah Akademi Farmasi Harapan Palembang. Selain itu,  foto yudisium, foto wisuda, ijazah mahasiswa, surat pemberitahuan dari Kemenristekdikti kepada Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang (L2 Dikti) pada 20 November 2017 perihal penjelasan Akademi Perekam dan Informasi Kesehatan (Apikes) Harapan Palembang dan Akademi Farmasi (Akfar) Harapan Palembang.

Selanjutnya, akta pendirian Yayasan Harapan Palembang No 57 Tanggal 20 Juli 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris H Zulkifli Sitompul SH, Surat keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.00.06.1.1.194.3 tentang Izin Penyelenggaraan Akademi Farmasi Harapan Palembang Provinsi Sumsel Tanggal 19 Januari 1998, Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.00.06.1.1.157.2 tentang Izin Penyelenggaraan Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan Harapan Palembang Provinsi Sumsel tanggal 16 Januari 1998.

Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan No. HK.00.06.2.2.01644 tanggal 3 Agustus 2004, Apikes Harapan Palembang Sumsel ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi Strata C berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, Surat keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan No. HK.00.06.2.2.01645. Penetapan Strata Akreditasi Akfar Harapan Palembang Sumsel ditetapkan memperoleh jenjang akreditasi C berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dijakarta tanggal 3 Agustus 2004.

Sofyan Sitepu yang ditetapkan tersangka tidak banyak berkomentar ketika dikonfirmasi wartawan. “Kami sedang mengajukan permohonan (izin). Mana mau orang susah,” ungkapnya dengan nada lirih.

Mulyadi, mewakili 64 korban lainnya menjelaskan kronologis terungkapnya kasus ini. “Kami coba cek ke Kopertis II (sekarang L2dikti) bahwa nama kami tidak ada. Kami coba minta surat tapi tidak dikeluarkan. Kami coba menghadap apakah bisa dilegalkan ijazahnya, bahkan sudah kementerian tapi masih nihil,” jelas alumni yang mengaku melamar kerja pakai ijazah SMA. “Malah saya gak dapat ijazah. Ada surat dari Kopertis II (L2Dikti) bahwa PT ini illegal,” terangnya.

Terkait biaya yang sudah dikeluarkan selama kuliah, Mulyadi menerangkan, uang per semester Rp3,5 juta, sedangkan pendaftaran Rp9,5 juta. Total sekitar Rp45-50 juta. “Kami mengucapkan terima kasih telah berhasil mengungkap kasus ini,” terangnya.

Ditanya mengapa kuliah di sana, Mulyadi mengaku awalnya tidak tahu. “Di sumsel yang saya tahu cuma ada di situ. Karena kami awam jadi ikuti saja alurnya. Kami tidak bisa berbuat banyak,” keluhnya.

Sementara itu, Win Honaini SH MSi, kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah II  mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Polda Sumsel. “Kami tidak bisa berbuat banyak tanpa laporan dari masyarakat. Karena banyak sekali perguruan tinggi di L2dikti, ada 207. Dari kejadian ini kami berharap agar perguruan tinggi di L2dikti jangan sampai meyudisium mahasiswa, apalagi seperti ini dengan izin yang sudah mati,” tegasnya.

Karena berbasis online, lanjut Win Honaini, tidak ada sama sekali nama mahasiswa di pangkalan dikti. “Ada 64 mahasiswa. Apalagi sudah tidak ada izinnya. Perguruan tinggi itu ditutup. Kepada perguruan tinggi lain kami ingatkan sangat keras. Jangan sampai mahasiswa pada saat prodinya yang sudah mati, apalagi izin sudah, mati jangan coba-coba menerima mahasiswa,” tegasnya.

Mengenai upaya pencegahan, menurut dia, L2Dikti sudah melakukan sosialisasi dan pencegahan. “Kami memonitoring, terjun langsung ke perguruan tinggi di wilayah L2dikti. Dari 207 perguruan tinggi kami sudah usahakan sedini mungkin agar hal seperti ini tidak terjadi lagi,” harapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Prof Dr Ir H M Budi Djatmiko, ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mengatakan, masalah ini sudah dilaporkan Ketua L2dikti, Prof Slamet Widodo kepadanya. Namun sayang, hingga berita ini diturunkan Prof Slamet Widodo selaku ketua L2dikti tidak bisa dikonfirmasi setelah berkali-kali dihubungi.

Menurut Budi, masalahnya itu ada imbauan kepada semua perguruan tinggi yang berlatar belakang pembinanya adalah Kementerian Kesehatan (Depkes) harus beralih ke Kemenristekdikti (dulu Kemdikbud) waktu itu. “Yang bersangkutan (Sofyan Sitepu) mengaku terlambat memasukkan persyaratannya. Karena terlambat, maka tidak boleh mengikutkan mahasiswanya uji kompetensi,” ungkapnya.

Atas peristiwa ini, Budi berharap agar mahasiswa tidak telantar. “Mestinya kedua belah pihak, dalam hal ini L2dikti dan perguruan tinggi Harapan Palembang harus berkomunikasi. Karena waktu itu izinnya di bawah Kemenkes, bukan L2dikti. Itu alih bina namanya,” tegas Budi.

Menurut Budi, kasus ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. “Mestinya pemerintah tak boleh membiarkan, harus diberikan kesempatan. Pemerintah bertanggung jawab karena penyelenggara perguruan tinggi itu kan negara, masyarakat hanya membantu. Ini kewajiban negara, jangan dibiarkan,” tegasnya.

Budi sangat menyayangkan, masih banyak di beberapa daerah alih bina PTS yang  belum beres. “Sebenarnya memang kepala L2dikti menghubungi saya. Ini kesalahan L2dikti. Ini kewajiban L2dikti, jangan mendiamkan. Karena L2dikti ditolong oleh masyarakat, jangan didiamkan dong,” kritiknya.

Budi mengatakan baru seminggu lalu pihak yayasan memintanya menjadi Pembina dan  membantu memecahkan masalah. “Mereka berusaha membantu pemerintah. Dia mengatakan dituntut mahasiswa karena keterlambatan. Karena anggota Aptisi, kami harus memberikan pembelaan. Kalau dinilai salah menurut aturan, silakan diproses hukum. Saya tidak bisa menghalang-halangi,” ungkapnya.

Intinya, lanjut Budi, siapa pun melanggar UU harus mendapat konsekuensi hukum. “Tapi sebagai pimpinan Aptisi itu anggota kami, tentu akan kami berikan pembelaan. Kalau ada kesalahan lain kami lepas,” terangnya seraya menambahkan, secara fakta dirinya baru memdapat informasi dari L2dikti tiga minggu lalu. “Saya tidak tahu apa masalahnya,” tegasnya.

Budi mengimbau agar perguruan tinggi lainnya, khususnya anggota Aptisi tetap mengurus persyataran sesuai aturan pemerintah. “Jangan sampai mahasiswa komplain. Kalau bisa diselesaikan musyawarah ya diselesaikan. Kalau masalahnya ini sederhana. Kalau pemerintah mau membuka forlap dan mengurusnya, selesai. Masalahnya petinggi-petinggi ini tidak mau tahu. Kemenkes dan Kemeristekdikti itu pemerintah semua, ya harus ditolong demi mahasiswa,” tutupnya. (tim)

Share This: