Kalah Praperadilan, Johan Anuar Tersangka Korupsi Langsung Ditahan Polisi

# Jelang Pendaftaran Bakal Calon Bupati OKU

 

PALEMBANG, SIMBUR – Sehari setelah gugatan praperadilan ditolak hakim Pengadilan Negeri (PN) Baturaja, Johan Anuar  yang kini menjabat Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) diperiksa Ditreskrimsus Polda Sumsel, Selasa (14/1). Johan Anuar diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan kasus mark-up tanah kuburan pada 2012 lalu.

Informasi yang dihimpun, Johan Anuar diperiksa sekitar 12 jam dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Tersangka  keluar dari ruangan Ditreskrimsus didampingi kuasa hukumnya Titis Rachmawati. Namun sayang, dia tidak pulang tapi langsung dibawa ke ruang tahanan Polda Sumatera Selatan.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus), Kombes Pol Anton Setyawan Sik melalui Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi membenarkan adanya penahanan terhadap Wakil Bupati OKU tersebut. “Benar tadi malam dilakukan  pemeriksaan (Johan Anuar) sebagai tersangka. Penyidik menganggap perlu dilakukan penahanan 20 hari ke depan,” ungkap Kombes Pol Supriadi kepada Simbur, Rabu (15/1).

Menurut Kabid Humas, Polri dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Sumsel perlu melakukan penahanan guna memudahkan pemeriksaan terhadap tersangka dan mempercepat proses penyidikan. “Polri akan mempercepat proses penyidikan sehingga tidak terkendala lagi dalam proses pemeriksaan,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, advokat Titis Rachmawati menyayangkan penahanan terhadap kliennya. Menurut Titis, kasus yang menjerat kliennya diduga sarat dengan aroma politis. “Terbukti, dilakukan penahanan (terhadap Johan Anuar) pada saat pendaftaran balon (bakal calon) (pemilihan bupati dan wakil bupati OKU),” ungkap Titis kepada Simbur, Rabu (15/1).

Sebagai kuasa hukum, Titis berusaha meyakinkan kliennya agar tetap mengikuti proses hukum. Sementara, pihaknya sedang mempersiapkan langkah hukum selanjutnya di pengadilan. “Kami belum bisa terlalu jauh. Yang jelas,  kami masih mengikuti proses hukum, melihat apakah jaksa mampu membuktikan apa yang sudah disidik polisi,” tegasnya.

Sebagaimana diwartakan, permohonan praperadilan nomor 2/Pid.Pra/2019/PN BTA atas penetapan status tersangka terhadap Wakil Bupati OKU Drs Johan Anuar SH MM dengan dugaan kasus korupsi pengadaan lahan kuburan ditolak hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Baturaja, Agus Safuan Admijaya SH. Penyelidikan dan penetapan tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/270-A/X/2017/Dit. Reskrimsus tanggal 05 Oktober 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor SK/23/XII/2019/Kor/Ditreskrimsus tanggal 10 Desember 2019.

Johan Anuar diduga terlibat kasus dugaan mark up lahan kuburan terjadi pada 2012 lalu. Saat itu Johan Anuar menjabat ketua DPRD Kabupaten OKU. Dari total anggaran lahan kuburan Rp6,1 miliar, BPK menemukan kerugian negara Rp3,49 miliar. Nama Johan Anuar disebut-sebut menerima mark up Rp1 miliar oleh terdakwa Hidirman sebagai pemilik lahan seluas 10 hektare yang akan dijadikan tempat pemakaman umum (TPU).

Polisi menyelidiki dugaan korupsi tersebut kepada Hidirman selaku pemilik tanah, Najamudin mantan Kepala Dinas Sosial OKU, Ahmad Junaidi mantan Asisten I Setda OKU, dan mantan Sekda OKU Umirtom. Keempatnya telah dijatuhi hukuman pidana seusai divonis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

Johan ditetapkan tersangka usai  gelar perkara di Mabes Polri pada 9 September 2016. Johan memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Baturaja usai menggugat Polda Sumsel. Pengajuan gugatan praperadilan atas status tersangka ini merupakan kali kedua diajukan. Sidang yang kala itu dipimpin hakim tunggal Singgih Wahono SH, menerima gugatan Johan Anuar dan memerintahkan penyidik Tipikor Polda Sumsel untuk menghentikan kasus tersebut.(maz)

Share This: