Dualisme Kebijakan Wali Kota Palembang Menimbulkan Kontroversi

# PSBB Jilid II Rasa New Normal

# Ada Jemput Bola dan Sidak ke Tempat Keramaian

PALEMBANG, SIMBUR – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang diperpanjang selama 14 hari ke depan, 3-16 Juni 2020. Meski demikian, pelonggaran layaknya menjalankan New Normal tetap dilakukan. Tenaga medis akan jemput bola bagi pasien terkonfirmasi Covid-19. Sementara, personel gugus tugas akan melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Palembang, dr Zulkhair Ali mengatakan, selama ini IDI Palembang dianggap masuk dalam bagian gugus tugas. Akan tetapi, biasanya di gugus tugas banyak yang bicara. “Kalau ada masalah baru kami diajak. Kemarin (IDI Palembang) diundang rapat bersama Wali Kota untuk membahas evaluasi PSBB. Kami juga melibatkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI),” ungkap Zulkhair kepada Simbur, Selasa (2/6).

Zulkhair menilai, PSBB Palembang jilid II berbeda dengan apa yang diterapkan di daerah lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 21/2020 dan Permenkes No 9/2020. “Kalau melihat respons dari masyarakat, khususnya kami masyarakat kesehatan, ada semacam dualisme. Di satu sisi PSBB diperpanjang, di sisi lain mal dan rumah ibadah dibuka. Tentu ini akan menimbulkan kontroversi. Tapi itu kan kebijakan Wali Kota. Kita lihat saja. Setiap ada action pasti ada risiko,” ungkap Zulkhair.

Disampaikan Zulkhair, baik IDI maupun IDAI meminta Pemkot Palembang tidak membuka sekolah karena mempertimbangkan kesehatan anak-anak. “Kami sangat mengharap agar sekolah-sekolah jangan dibuka dulu. Bahkan kami mempertanyakan edaran dari Dinas Pendidikan bahwa sekolah akan dibuka 15 Juni. Wako akan merevisinya karena sangat berisiko bagi anak-anak. Kami juga melibatkan Ikatan Dokter Anak Indonesia,” tegasnya.

Terkait PSBB rasa New Normal, Zulkhair menanggapi pelonggaran semacam itu sudah menjadi hasil keputusan rapat. “Semakin melonggarkan akan terjadi peningkatan, jumlah kasus semakin tinggi. Kalau dengan (pelonggaran PSBB) ini ada klaster lagi, tentu akan ada perubahan. Berdoa saja semoga pandemi cepat selesai,” harapnya.

Ditanya soal insentif bagi dokter dan tenaga medis yang menangani Covid, Zulkhair mengungkap sampai sekarang tidak ada pembicaraan soal anggaran. “Karena IDI tidak langsung berperan. Tapi anggota IDI bekerja pada instansi masing-masing. Jadi terkait anggaran, kembali ke profesi dokter bukan organisasinya,” jelasnya.

Bagi tenaga medis, lanjut dia, yang penting fasilitas dulu perlu diperhatikan seperti alat pelindung diri (APD) dan suplemen. “Untuk insentif itu belakangan. Mereka (dokter dan tenaga medis) hanya menjalankan tugas. Tinggal pemerintah yang memikirkan. Sudah sewajarnya memberikan apresiasi berupa insentif bagi tenaga medis,” imbuhnya.

Masih kata dia, tidak seluruh perawat yang terlibat. Medis yang menangani Covid yang diberi insentif dari pemerintah. “Sampai hari ini tidak ada pembicaraan soal itu. Medis juga tidak pernah mempertanyakan insentifnya,” terang Zulkhair.

Senada diungkap Ketua IDAI Sumsel, Dr Silvia Ratna SpA(K). Dirinya menerangkan, Palembang belum siap menerapkan New Normal. Saat ini lebih diperlukan edukasi, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, tentang bahaya covid-19. “Mohon diedukasi masyarakat sehingga penyebaran Covid dapat diminimalisir,” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga meminta Pemerintah Kota Palembang, mengevaluasi surat edaran Dinas Pendidikan terkait proses kegiatan belajar mengajar. “Harus dipersiapakan dahulu semuanya, sebelum proses belajar mengajar dilakukan kembali,” tegasnya.

Sebagaimana diwartakan, penetapan PSBB di Palembang diketahui dari Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/307/2020. Selanjutnya, PSBB pertama diterapkan dari tanggal 20 Mei-2 Juni 2020 berdasarkan SK Wali Kota Palembang Nomor 122/KPTS/DINKES/2020 dan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 14/2020 ditandatangani pada 20 Mei 2020.

Wali Kota H Harnojoyo mengatakan bahwa pihaknya memperpanjang PSBB Palembang. Menurut Wako, angka penularan atau reproduksi efektif (RT) Covid-19 di Palembang menurun dari 1,29 menjadi 0,92 selama PSBB pertama. Wako bahkan ingin penurunan di bawah 0,5 setelah PSBB kedua. “Kami akan lanjutkan PSBB kedua di Kota Palembang,” ungkap Harnojoyo usai memimpin rapat evaluasi PSBB Palembang di rumah dinasnya, Selasa (2/6).

Menurut Harno, sapaannya, PSBB jilid II memang berbeda dengan sebelumnya. Jika PSBB pertama menerapkan check point di 13 titik lokasi di Kota Palembang, PSBB kedua akan dilakukan jemput bola. Diungkap Wako, sekitar 1.750 personel bakal diterjunkan saat PSBB kedua dari sebelumnya yang hanya melibatkan 800 personel. “Akan ada sidak di tempat keramaian seperti pasar dan tempat lainnya,” ungkap Harnojoyo.

Pada rapat sebelumnya, Senin (1/6), Wako telah meminta saran tokoh masyarakat, para dokter, dan beberapa pendapat para ahli. Menurut Wako, PSBB merupakan salah satu dasar dalam penerapan New Normal. Masyarakat dibiasakan dengan penerapan pola hidup sehat, memakai masker, dan menerapkan sosial distancing. Terpenting, kesadaran masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi. Pemkot Palembang terus melibatkan seluruh stakeholder dalam melakukan edukasi. (kbs/bbs)

Share This: