Pemprov Bantu Ringankan Biaya Kuliah Mahasiswa Terdampak Covid-19, Bukan Dibebankan kepada Perguruan Tinggi di Sumsel

PALEMBANG – Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 420/4510/Set.3/Disdik.SS/2020 tentang Keringanan Biaya Kuliah bagi Mahasiswa mendapat reaksi dari berbagai pihak, khususnya Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi). Karena itu, Pemprov Sumsel menggelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Surat Permohonan dari Aptisi yang dipimpin Wakil Gubernur H Mawardi Yahya di ruang rapat Gubernur Sumsel, Kamis (4/6).

“Kami menginginkan pendidikan mahasiswa yang saat ini berlangsung tetap berjalan meskipun di tengah wabah. Ini sebagai rasa prihatin pemerintah. Pemprov Sumsel mengajak lembaga pendidikan bisa berpartisipasi dengan meringankan biaya pendidikan mahasiswa tersebut di tengah wabah,” kata Wagub.

Menurut Wagub, saat pandemi ini banyak masyarakat khususnya orang tua atau wali mahasiswa yang terpaksa harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan oleh perusahaan sehingga menurunkan perekonomian. “Mereka juga terdampak Covid-19 ini. Penghasilan orang tua atau wali mereka menurun akibat pandemi ini,” tuturnya.

Pemprov sendiri, lanjut Mawardi, juga tidak menutup mata atas kesulitan yang dialami mahasiswa saat ini. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada perguruan tinggi dan universitas untuk keberlangsungan pendidikan mahasiswanya. Akan tetapi, harus tetap ada langkah-langkah yang harus dilalui.

Mahasiswa yang menerima bantuan keringanan biaya harus memenuhi sejumlah persyaratan umum seperti tercatat sebagai warga Sumsel dan memiliki e-KTP. Mahasiswa program studi S-1 dan D-3 yang terakreditasi, mahasiswa terdaftar dan aktif yang memiliki kartu mahasiswa serta dibuktikan dengan slip registrasi terbaru. Selain itu, surat keterangan dari fakultas yang menyatakan mahasiswa tersebut tidak mendapatkan beasiswa dan atau akan mendapatkan beasiswa dari sumber lain. Tidak pernah atau sedang dikenai sanksi berkaitan dengan pelanggaran tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan orang tua atau wali kurang mampu secara ekonomi akibat Covid-19.

Persyaratan khusus orang tua atau wali memiliki e-KTP, mahasiswa yang orang tua atau walinya terdampak Covid seperti PHK atau dirumahkan serta kehilangan penghasilan, mahasiswa yang orang tua atau walinya bukan ASN/TNI/Polri/BUMN/BUMD atau lembaga lainnya, diprioritaskan bagu mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mendapatkan jaringan pengaman sosial (JPS) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan diketahui pemerintah setempat, mahasiswa yang tidak mendapatkan bantuan atau beasiswa dari perintah, swasta, LSM atau lembaga lainnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

“Tentunya bantuan harus melihat kategori kehidupan mahasiswa itu sendiri. Tidak mungkin juga mereka yang mendapatkan beasiswa diberikan bantuan tersebut. Artinya mereka yang dibantu memang tidak mampu akibat Covid-19 ini,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor I Unsri Zainuddin Nawawi mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemprov Sumsel. Dia menegaskan, pihaknya sepakat mendukung upaya Pemprov Sumsel tersebut. Hanya saja, bantuan tersebut harus berdasarkan data-data yang akurat. “Kami sepakat mendukung namun harus dengan data yang memang baik agar tepat sasaran,” ujarnya.

Senada dengan itu, L2Dikti Sumsel Slamet Widodo menambahkan, saat ini tercatat ada sekitar 87.419 orang mahasiswa aktif di Sumsel. Untuk itulah, harus ada kriteria agar bantuan yang rencananya akan diberikan dapat sesuai sasaran. “Setiap perguruan tinggi ada beragam jumlah mahasiswanya. Dari 2.000 orang sampai 8.000 orang. Namun ada juga yang di bawah 100 orang. Karena itu, data betul-betul harus akurat sehingga bantuan itu diberikan kepada yang memang berhak menerimanya. Termasuk juga mengatur kategorinya seperti apa,” pungkasnya.

Diwartakan sebelumnya, Ketua Aptisi Pusat, Dr Ir M Budi Djatmiko MSi MEI mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Sumsel Herman Deru untuk meminta keringanan uang kuliah mahasiswa kepada seluruh kampus di Sumsel. Menurut Budi, kalau Gubernur tidak mau mengeluarkan anggaran, lanjut Budi, bisa dicarikan ke CSR atau swasta yang murni bisnis untuk membantu mahasiswa membayar biaya kuliah. “Bukan dibebankan ke perguruan tinggi. Karena sifatnya sosial,” jelasnya.

Dijelaskan Budi, Aptisi sudah jauh-jauh hari mengupayakan kepada pemerintah untuk membantu PTS yang terdampak Covid-19. Sampai sekarang, kata dia, masih belum jelas namun sedang diupayakan. “Kami monitor terus PTS setiap wilayah. Terus terjadi penurunan pembayaran. Kami sudah surati Presiden, surati menteri, menerangkan bahwa PTS kesulitan. Terutama kesulitan membayar gaji dosen dan karyawan,” tegasnya.

Budi menambahkan, perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta hanya kurang dari lima persen yang memiliki kekuatan luar biasa. Sisanya menengah ke bawah. “Artinya sangat bergantung dari masyarakat. Kami minta kepada semua rektor dan ketua yayasan memberi keringanan kepada mahasiswa bisa ikut ujian jika belum bayaran. Akan tetapi, (orang tua) mahasiswa juga harus memahami kalau ada uangnya, jangan menunda-nunda karena perguruan tinggi juga mau membayar gaji dosen dan karyawan,” harapnya.(kbs)

Share This: