Berdamai dengan Covid-19, Kombinasikan Anggaran dengan Pemulihan Ekonomi

PALEMBANG, SIMBUR – Pemerintah dan wakil rakyat telah memberikan sinyal untuk berdamai dengan Covid-19. Kebijakan itu terkait penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan untuk penanganan Covid-19. Anggaran Covid harus dikombinasikan dengan pemulihan ekonomi. Demikian diungkap Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) Said Abdullah, saat Webinar “Politik Anggaran Penanganan Covid-19: Komitmen dan Kiat Daerah”. Webinar tersebut digelar Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya, Jumat (12/6).

“Bagaimana mengombinasikan penanganan Covid-19 dengan pemulihan ekonomi. Kalau bertahan sampai Desember 2020, tahun depan (2021) akan susah. Kita (Indonesia) sesungguhnya masuk pada perang dunia ketiga melawan ‘makhluk gaib’ yang tidak tahu kapan vaksinnya ditemukan,” ungkap Said Abdullah.

Ditegaskannya, pada kuartal ketiga, selesai atau tidak selesai penanganan pandemi Covid-19, semua harus sepakat untuk berdamai. Menurutnya, pemerintah daerah sudah melakukan sedemikian rupa. Pemerintah daerah sudah membantu pemerintah pusat.

“Kita tidak bisa berkutat terus-menerus. Ini harus diakhiri, berdamai dengan Covid. Tidak bisa tidak. Kalau Covid tidak tertengahi, ekonomi kita hancur.  Kemiskinan kita sudah naik dari 9,2 persen menjadi  11,2 persen. Kita harus berdamai. Mulai dari Presiden,  gubernur bupati/wali kota dan pejabat lainnya harus dapat mensosialisasikan kepada masyarakat untuk hidup dalam tatanan baru. PSBB boleh dibuka, masker jangan dibuka. Social distancing tetap dijaga,” terangnya.

Said menambahkan, sinergi antara pusat dan daerah sebenarnya tidak pernah ada persoalan. Kepala daerah melakukan kebijakan dan mencari lubang kosong yang tidak dideteksi dan masuk data pusat. “Persoalan ada pada data yang tidak pernah sama. Itu yang menjadi problem yang menghantui kita,” ungkapnya.

Sejak Perppu terkait refocusing anggaran diterbitkan, lanjut Said, sejak itu pula peraturan berlaku. Dikatakannya, semua sudah disiapkan anggarannya, tidak ada yang luput. “Semua diberikan stimulan. Cuma pertanyaannya, sampai kapan kuat melakukan itu. Banggar DPR bersetuju dengan pemerintah, kita harus berdamai dengan Covid-19. Bangsa-bangsa di Eropa sudah melakukan lockdown tapi tidak ada hasilnya,” serunya.

Masih kata Said, pemerintah pusat dan daerah punya keterbatasan anggaran. Meski demikian, ini harus diakhiri agar ekonomi bisa pulih. “Bansos tidak akan membuat orang jadi kaya dan klaster orang jadi naik. Bagaiamana dengan uang 300 ribu rakyat bisa sejahtera,” paparnya.

Demikian diungkap Bupati Ogan Komering Ilir, H Iskandar SE. Menurut Iskandar, jika melihat ekonomi, tidak ada kata lain bahwa harus terus mengekspansi dari apa yang ada pada ekonomi tersebut. Dijelaskannya, kebijakan anggaran sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. “Ini payung hukum untuk percepatan penanganan Covid. Kekhawatiran cuma satu, seberapa besar anggaran dapat terserap. Di ‘alam gaib’ kita bicara tentang makhluk gaib, yaitu Covid-19. Sasaran apa yang akan dicapai. Tak lain percepatan penangan Covid-19. Aksi apa yang akan dilakukan dalam penanganan anggaran, hasilnya perlu kita pertanyakan. Rasio harus sesuai dengan cost,” jelas Iskandar.

Dipaparkannya pula, Pemkab OKI telah menyiapkan refocusing Rp345 miliar untuk tahap kedua dari sebelumnya Rp92 miliar pada refocusing anggaran tahap pertama. Menurut Iskandar, ketersediaan anggaran penanganan Covid tersebut bersumber dari APBD Kabupaten OKI sebesar Rp325 miliar, BTT Rp1,855 miliar, dan dana desa Rp58,102 miliar.

Meski demikian, lanjut Iskandar, Kabupaten OKI punya pemasukan kepada kontribusi kepada pusat. “Kami memerlukan anggaran proporsional (dari pusat) agar dapat terserap untuk melakukan aksi, seperti dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional,” harapnya.

Iskandar juga menyampaikan, sejak 8 Juni Kabupaten OKI tidak ada penambahan lagi warga yang terkonfirmasi positif Covid-19. “Terakhir kami mendapat dari data yang kami terima pada 25 Mei 2020. Sampai akhir ini Kabupaten OKI zero positif Covid. Kami ingin mempertahankannya dengan cara menerapkan protokol kesehatan dan memulihkan ekonomi,” tegasnya.

Sementara, Bupati Musi Banyuasin, Dr H Dodi Reza Alex mengatakan, bicara kebijakan harusnya mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota harus nyambung. “Kita baru dihadapkan pandemi tapi sudah gagap saat pandemi itu muncul,” ungkapnya.

Dikatakan Dodi, Januari 2020 dia sudah membuat edaran kepada fasilitas kesehatan di Muba, akan ada penyakit pneumenia. Pada bulan Februari, pemerintah pusat sibuk mengundang wisatawan, sementara negara-negara lain sudah lockdown. Pada Maret sudah ada pasien terkonfirmasi positif, pemerintah pusat gagap untuk melakukan kebijakan, khususnya anggaran.

“Kami sudah melakukan diskresi, dalam hal ini politik anggaran untuk mempersiapkan apabila penanganan Covid-19 ini harus dilakukan. Dari situ belum ada peraturan mengenai penggunaan. Artinya sudah ada persiapan sehingga Muba tidak terlambat,” terangnya.

Dodi menambahkan, memang harus ada kebijakan dari pusat dan daerah untuk menangangi covid. “Alhamdulillah dengan adanya kebijakan anggaran, kami sudah sangat terbantu. Hanya saja, aturannya jangan berubah-ubah lagi. Tinggal mengimplementasikannya nanti agar penanganan Covid bisa dilakukan secara makasimal,” harapnya.

Dirincikannya, sekitar Rp300 miliar lebih anggaran yang disediakan dengan menyesuaikan APBD. Di dalamnya ada juga dari pusat. Secara per sektor khususnya kesehatan sudah 60 persen anggaran digunakan. “Total penyerapan hampir 50 persen dari anggaran yang kami siapkan untuk BLT, gratis listrik, air minum, bantuan mahasiswa dan PTS. Kami siapkan satu hingga tiga bulan,” tegasnya.

Dodi menjelaskan, Muba belum zona merah dan jangan sampai jadi zona merah. “Kami punya tiga rumah sakit, yakni RSUD Sekayu, RS Banyunglencir dan Sungai Lilin. Kami berikan fasilitas kesehatan seperti ruang isolasi hingga insentif tenaga medis,” jelas Dodi.

Masih kata Dodi,  hanya 53 ribu dari 170 ribu lebih masyarakat miskin di muba. “Kami tambahkan APBD dan APBN agar bisa kami cover 130 ribu lebih, sekitar 60 persen. Tidak ada keluarga yang terdampak tidak tercover jaringan pengaman sosial di Muba,” jelasnya.

Terkait antisipasi penyimpangan, Dodi menegaskan, di mana-mana pasti ada oknum. Tidak ada ampunan bagi oknum yang bermain anggaran seperti meminta uang lelah. “Kalau oknum PNS langsung saya pecat. Tapi kalau oknum masyarakat, kami serahkan kepada aparat penegak hukum,” ungkap Dodi seraya menambahkan, mengurangi risiko, bantuan dilakukan dengan cara mentransfer langsung melalui rekening bank.

“Kami ingin segera berakhir. Bagaimana action di lapangan dapat terserap secara lebih baik. Karena kita bekerja, wajar ada salah. Kalau memang ada bantuan dari pusat, tolong kami dibantu. Kami akan mengapresiasi. Saya titip pesan kepada dirjen anggaran, walaupun pendpatan (daerah) kami dikurangi karena kondisi fiskal negara yang luar biasa. Kami mohon dana transfer daerah tolong dikirimkan supaya kami bisa membangun untuk kemaslahatan rakyat,” harapnya.

Sementara itu, Asisten III Pemprov Sumsel Prof Dr Edwar Juliartha mewakili Gubernur Herman Deru yang berhalangan menjadi pembicara pada webinar itu. Menurut Edwar, banyak pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan Covid. Anggaran provinsi disiapkan untuk survailance. “Ini merupakan proses pembelajaran bagaimana kita bisa menyesuaikan,” imbaunya.

Pada kesempatan itu, Edwar menyampaikan data terkait APD yang dibagikan ke rumah sakit telah disesuaikan bahwa rumah sakit tersebut menangani covid atau tidak. “Sudah 48.936 APD yang kami bagikan di seluruh rumah sakit yang ada di daerah. Terkait anggaran Rp38 miliar itu data yang sifatnya sementara,” terangnya.

Diketahui, data ketersediaan anggaran Pemprov bersumber dari APBD Provinsi Rp136.659.318.039 dan APBD kab/kota Rp815.591.588.060. Adapun rincian penyalurannya meliputi Dinas Kesehatan Sumsel Rp76.305.093.437 (digunakan untuk APD, rapid test, obat-obatan), BPBD Sumsel Rp22.086.348.563 (dana tanggap bencana dan penyakit menular), Dinas Sosial Rp24.084.166.039 (paket sembako, dapur umum, dan petugas). Selanjutnya, Dinas Perdagangan Rp580.500.000, Disnas Perhubungan Rp1.892.000.000, Biro Kesra Setda Rp783.450.000.000, Dinas Pendidikan Rp8 miliar dan Satpol PP Rp2.927.760.000.

Edwar juga menjelaskan alokasi dan capaian dana kesehatan sejumlah Rp84.670.480 untuk penanganan Covid, meliputi APD terpenuhi 80 persen dengan anggaran Rp14 miliar, Rapid tes terpenuhi 90 persen  dengan anggaran Rp6 miliar, pengadaan reagen 90 persen, PCM 30 persen, desinfektan, vitamin 100 persen dari anggaran Rp2,9 miliar, serta alat kesehatan yang diberikan kepada BBLK Palembang terpenuhi 95 persen dari total anggaran Rp12,5 miliar. “Mewakili gubernur saya tentu akan selalu menekankan proses kolaborasi. Gubernur tentu sangat membutuhkan kondisi demikian,” tandasnya. (maz)

Share This: