Jumlah Korban Banjir Bandang Potensi Bertambah, Investigasi Illegal Logging dan Alih Fungsi Hutan Jadi Kebun Sawit di Masamba

JAKARTA, SIMBUR – Banjir bandang yang terjadi di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi complex emergency di Indonesia. Sebab, bencana alam ini terjadi saat bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Meski demikian, penyebab dan dampak terjadinya bencana banjir perlu mendapatkan perhatian serius. Terutama adanya dugaan pembalakan liar (illegal logging) dan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sawit sehingga menyebabkan terjadinya bencana bajir bandang.

Ir B Wisnu Widjaja MSc, kepala Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, dari data dan informasi Pusdalops, terdapat 76 tititk pengungsi yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Masamba-Baebunta-Sabang. “Sampai dengan 18 Juli 2020, status korban jiwa yang meninggal dunia berjumlah 36 orang,  hilang 40 orang, luka-luka 58 orang, dengan total orang terdampak 3.627 keluarga atau 14.483 jiwa (terdiri dari 2.530 lansia, 870 balita dengan 124 bayi, dan 137 ibu hamil),” ungkap Wisnu saat konferensi pers, Minggu (19/7).

Merespons kejadian ini, lanjut Wisnu,  pihaknya telah melakukan rapat koordinasi pada hari Sabtu 18 Juli 2020 untuk mengumpulkan informasi mengenai fakta-fakta di lapangan yang sedang terjadi,  penyebab dan dampak secara ilmiah dari kejadian tersebut,  dari kementerian lembaga terkait dan tim intelijen bencana.

“Hasil rakor tersebut disampaikan secara langsung. Dengan harapan, seluruh aspek pemerintah pusat dan daerah mendapat informasi langsung  untuk mengambil langkah dan aksi-aksi. Sekaligus menjadi pembelajaran (lesson learn)  untuk mengantisipasi bencana pada masa mendatang,” jelasnya.

Senada diungkap Dr Raditya Jati MSc, kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Menurut dia, Kepala BNPB Letjen Doni Monardo telah mengunjungi lokasi dan menyampaikan tiga hal cukup penting yang menjadi penyebab banjir bandang di Masamba.

“Pertama masalah curah hujan cukup tinggi. Kedua, peralihan fungsi lahan. Ketiga  ada daerah patahan yang mengakibatkan lokasi mengakibatkan longsor. Saat ini kami juga mendapatkan data kelompok rentan sudah teridentifikasi, seperti usia lanjut, perempuan dan anak-anak,” tegasnya.

Upaya penanganan, lanjut Raditya, Bupati Luwu Utara telah menetapkan tanggap darurat selama 30 hari ke depan, terhitung tanggal 14 Juli 2020. “Penanganan ada enam posko taktis. Jumlah pengungsi ada 76 titik di tiga kecamatan. BNPB juga sudah memberikan bantuan dana Rp1 miliar dan peralatan untuk membantu evakuasi warga,” jelasnya.

Terkait kerugian materil akibat banjir bandang Masamba, Raditya menyebutkan, 9 unit sekolah, 4.202 unit terdampak, 13 unit rumah ibadah, 3 unit faskes, dan 8 unit kantor pemerintah mengalami kerusakan. Selain itu, sepanjang 12,8 km jalan terdampak, 9 unit jembatan, 2 unit fasum, 100 meter pipa air, 2 bendungan irigasi mengalami kerusakan. Kerusakan lainnya, 1 pasar tradisional, 61 unit mikro usaha, 219 hekltare lahan pertanian, 241 hektare lahan persawahan, 1 unit dapur umum hanyut, dan akses jalur Masamba-Baebunta-Sabang tertimbun lumpur.

“Terakhir kami mendapatkan berita di Luwu Utara, proses pencarian korban akan berlangsung selama satu minggu. Apabila ada kebutuhan untuk mencari lagi, akan melakukan proses lebih lanjut. Sampai saat ini memang 36 orang menjadi korban. Potensi kemungkinan masih bisa bertambah karena tertimbun lumpur dan dalam proses kami cari,” tegas Raditya.

Dr Indra Gustari, kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG mengatakan, bencana itu terjadi bukan tanpa peringatan. Menurut Indra, pihaknya  mengeidentifikasi curah hujan cukup tinggi di daerah tersebut. Sementara, saat ini di sejumlah daerah memasuki musim kemarau. “Menjadi pelajaran bagi kami. Daerah yang luas tidak cukup berpedoman pada musim kemarau dan musim hujan. Ada daerah dengan curah hujan tinggi, ada juga daerah yang kekurangan air,” ujarnya.

Untuk kasus banjir bandang di Masamba, lanjut Indra, pihaknya memprediksi kewaspadaan pada kriteria menengah. Apalagi jika dilihat dari potensi curah hujan, tidak sampai 100 mm dalam sehari. “Curah hujan di Masamba bukan semata turun tangal 13 Juli 2020 sekitar 30-40 mm dalam satu hari. Kami melihat dari sebelumnya tanggal 12 Juli 2020 curah hujan lebih tinggi lebih dari 100 mm dalam satu hari. Ini terjadi di beberapa titik observasi wilayah Luwu Utara bagian barat, dekat kota Masamba,” terangnya.

Di tempat yang sama, Yuli Utami, kasubdit Kelembagaan DAS Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS KLHK memaparkan hasil kajian kementeriannya. Dijelaskan Yuli, pada 13 Juli 2020 pukul 20.15 Wita, volume air dari sungai sempat meluap. Akan tetapi, luapannya tidak begitu besar. Air mulai surut pukul 20.45 wita. Warga yang awalnya telah mengevakuasi diri akhirnya kembali ke rumah masing-masing. Tiba-tiba pukul 21.00 wita sungai kembali meluap dengan ketinggian 4 meter.

Yuli menyimpulkan, faktor penyebab banjir ada dua, yaitu alam dan manusia. Faktor alam adalah curah hujan cukup tinggi, kemiringan lereng sangat curam, jenis tanah dengan konsolidasi cenderung rendah, jenis batuan pasir dan lumpur yang mudah rapuh. Kondisi batuan dan lumpur di lereng yang curam menyebabkan ternyadinya longsor.

“Faktor manusia, adanya pembukaan alahan di DAS dan pembukaan lahan kelapa sawit. Lokasi banjir bandang di atasnya ada jutan lindung. Kami masih koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan dan Kesatuan Pemangku Hutan Rongkong, apakah ada illegal logging,” selisiknya.

Demikian diungkap, saat banjir bandang menteri sudah berkunjung, adanya kiriman pasir yang masih baru bukan jenis tanah lapuk dari hulu sungai sehingga memunculkan dugaan pembalakan hutan di hulu sungai Luwu Utara. “Memang teramati pasir yang putih. Secara teknis mengidentifikasi adanya longsoran. Kami masih pelajari lahan di hulu sungai memiliki kemiringan cukup curam mencapai 14-16 persen. Tetap ada kemungkinan illegal logging, tapi perlu investiagasi lebih lanjut sehingga dapat terjadi bencana,” ungkap Dr Leo Eliasta Sembiring, kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Sungai dan Pantai Ditjen SDA KemenPUPR.

Sementara itu, Dr Budi Sylvana MARS, kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengatakan, upaya kesehatan dikoordinir kadinkes kota yang berkoordinasi dengan provinsi dan pusat. “Saat ini tidak hanya dihadapkan dengan bencana tapi juga dengan pandemi covid-19. Untuk itu protokol kesehatan tetap perlu diterapkan bagi semua yang berada di lokasi dan bencana,” tegasnya.

Secara umum, lanjut Budi, layanan kesehatan sudah baik. Karena kondisi covid protokol keeehtaan harus diterapkan saat kondisi bencana. “Pengendalian Covid-19 menjadi keseriusan kami. Di lokasi bencana kami, kami tidak menginginkan bertambahnya jumlah kasus baru di Luwu Utara. Penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak juga dilakukan. Ini memang tidak mudah tapi harus dilakukan untuk menghindari penyebaran Covid-19,” tutupnya.(red)

Share This: