Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Upaya Pemulihan Ekonomi Sumsel

PALEMBANG, SIMBUR – Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan BBNKB II berlaku mulai 1 Agustus 2020. Kebijakan tersebut direspons warga dengan antusias. Mereka rela berdatangan ke kantor Samsat Palembang I sejak Sabtu (1/8) pagi.

Zaini (65), warga 19 Ilir ini mengaku sengaja datang sejak pagi agar segera dapat melunasi pajak motornya yang sudah menunggak tiga tahun lebih. Pagi itu, Zaini terlihat datang sendiri tanpa ditemani keluarganya.

“Pajak motor ini sudah tiga tahun belum dibayar karena memang tidak ada uangnya. Kebetulan kemarin dapat selebaran katanya Gubernur berikan pemutihan denda pajak. Jadi saya langsung ke sini. Alhamdulillah ini saya mau lunasi,” ujarnya.

Senada dikatakan Dede Hidayat, mahasiswa asal Linggau mengatakan, sebagai mahasiswa perantauan penghapusan denda pajak kendaraan yang diberikan Gubernur Sumsel Herman Deru sangat membantu. Dengan pemutihan itu, Ia yang seharusnya membayar pajak berikut denda sebesar Rp350 ribu menjadi lebih murah sekitar Rp215 ribu.

“Memang baru sih telatnya. Cuma ya tetap didenda. Makanya pas lihat di medsos dua minggu lalu bakal ada pemutihan denda pajak senang sekali dan langsung cepat-cepat bayar. Kalau besok-besok mungkin ramai makanya hari ini saja,” jelasnya.

Meskipun berkurang sekitar seratus ribuan, kata Dede, di masa pandemi Covid seperti ini uang tersebut cukup berarti baginya. Karena itu Ia sangat berterima kasih atas kepekaan Gubernur HD atas kesulitan-kesulitan yang dirasakan warganya.

Sementara itu, sesuai janjinya Gubernur Sumsel H.Herman Deru SH.MM secara resmi hadir langsung melaunching Program Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan Pembebasan BBNKB II, di kantor Samsat Palembang I pada Sabtu (1/8) pagi.

“Ini salah satu upaya menyikapi Pemulihan Ekonomi Sumsel (PES) agar merangsang kembali roda perekonomian dan meningkatkan PAD. Juga sebagai upaya memberikan kemudahan dan membantu masyarakat pad masa pandemi,” ujar HD usai me-launching pemutihan pajak kendaraan.

Ia berharap dengan pulihnya ekonomi, serta adanya peningkatan PAD maka akan lebih banyak anggaran yang dapat dibelanjakan ke infrastruktur. Dengan kebijakan ini Iapun berharap adanya penurunan PAD saat pandemi ini bisa segera tertutupi.

Lebih jauh kata Gubernur, Ia tak hanya memberikan penghapusan denda pajak, tapi juga berencana memberikan diskresi untuk mengurangi pokok pajak WP yang lebih dari satu tahun dengan beberapa syarat khusus. “Saya akan berikan diskresi dengan penilaian yang jelas. Misalnya kendaraannya memang rusak dan tidak bisa jalan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga tak lupa berpesan kepada petugas Samsat untuk mengubah paradigma lama. Saat ini katanya sebagai pelayan bagi WP, petugas tak boleh sungkan menjemput bola dan memberikan servis prima kepada warga.

Sebagai orang yang pernah 11 tahun bekerja di Samsat, HD mengaku paham betul bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kemudahan dan kecepatan. “Jangan sampai mereka WP yang mau membayar pajak ini dipersulit. Jangan berdiam diri juga harus jemput bola,” tambahnya.

Adapun pemutihan denda pajak yang juga dalam rangka memperingati HUT ke-75 Kemerdekaan RI ini berlaku mulai 1-31 Agustus 2020. Mengenai akan diperpanjang atau tidak semuanya tergantung respon warga membayar pajak. Bukan tak mungkin jika antusias masyarakat tinggi, pemutihan denda ini akan berlanjut hingga September mendatang.

“Samsat tidak bisa kerja sendiri, ini perlu dukungan kepolisian dan Jasa Raharja. Kita lihat respon ini dulu kalau banyak bisa saja kami perpanjang sampai September,” imbuhnya.

Mengingat respon warga yang diyakininya akan membeludak, Gubernur berpesan agar Samsat tetap mengedepankan protokol kesehatan bagi semua WP.

Di tempat yang sama Kepala Bapenda Provinsi Sumsel Neng Muhaibah menjelaskan bahwa penghapusan denda adminstrasi pajak dalam rangka HUT RI ini merupakan keinginan Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk membantu meringankan beban perekonomian masyarakat Sumsel. “Program ini adalah keinginan Gubernur. Selain meringankan beban warga juga agar meningkatkan kesadaran mereka untuk tertib membayar pajak,” ujarnya.

Usai melakukan launching, Gubernur beserta rombongan sempat melakukan dialog dengan Kepala UPTB se Sumsel yang hadir melalui virtual. Selanjutnya Ia juga menyerahkan langsung sertifikat kepada petugas khusus pelayanan pada WP disabilitas dan penyerahan Qris BSB kepada Gubernur Sumsel. Selanjutnya Ia dan juga tampak meninjau langsung proses pelayanan yang ada di Kantor Samsat I Palembang.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati, Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Eko Indra Heri, Kepala BI Perwakilan Sumsel Hari Widodo, Dirut Bank Sumsel Babel (BSB), Ahmad Syamsudin, Ketua Komisi III DPRD Sumsel M.Yansuri, Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Juni.(kbs)

Share This: